Kementerian Sosial Dukung Penutupan Tiga Lokalisasi di Kalteng

PANGKALAN BUN – Pemerintah kembali menutup tiga lokalisasi di Kalimantan Tengah. Dengan ditutupnya ketiga lokasisasi tersebut, maka saat ini sudah sebanyak 151 lokasisasi ditutup, dari target 168 lokalisasi, sejak komitmen Indonesia bebas lokalisasi dicanangkan pada 2013 lalu. Dengan demikian, masih ada 17 lokalisasi di 10 provinsi atau di 15 kabupaten/kota yang  belum ditutup.

Penutupan lokalisasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa prostitusi adalah perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama, serta mengandung unsur perdagangan orang (trafficking) dan perbudakan perempuan.

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Gelar Sertijab Eselon II, III, dan IV)

 

Penutupan lokalisasi yang berada di Dukuh Mola, Simpang Kodok, dan RT 12 Desa Sungai Pakit, Kabupaten Kotawaringin Barat itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019. Rakornas digelar di Jakarta pada 19 April 2018 serta dihadiri bupati/walikota, kepala dinas sosial provinsi, dan kepala dinas sosial kabupaten/kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi.

Kegiatan Deklarasi Penutupan Lokalisasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut sekaligus pemulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) ke daerah asal digelar di Pelabuhan Laut Panglima Utar Kecamatan Kumai, Selasa (15/5), dan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Idrus Marham.

Mensos mengapresiasi penutupan ketiga lokalisasi tersebut. Menurut Mensos, dengan pendekatan dan sosialisasi yang baik, dari 250 eks PSK yang bakal dipulangkan, saat ini hanya tersisa 61 PSK, karena sebagian besar PSK memilih pulang dengan kesadaran sendiri. Dari ketiga lokalisasi itu sendiri, pemerintah memulangkan sebanyak 70 PSK untuk kembali ke keluarganya.

"Yang terpenting adalah  bagaimana kita membantu mengangkat harkat, martabat, dan masa depan mereka," tegasnya.

Untuk itu, bantuan berupa pendampingan juga akan terus diberikan setelah mereka dipulangkan ke daerah asal, sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan, seperti mengembangkan usaha ekonomi produktif. Kementerian Sosial akan memberikan dana pendukung, baik sebagai bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun bantuan transportasi lokal.

Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah akan melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, maupun melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

 

Kepala Daerah