Kunjungi Kalteng, Jaksa Agung Hadiri Sejumlah Kegiatan

PALANGKA RAYA – Jaksa Agung RI Dr. (HC) M.H. Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (4/8), dalam rangka menghadiri kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak serta Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke-18 tingkat Provinsi Kalteng. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jaksa Agung beserta Ny. Ros Ellyana Prasetyo dan rombongan juga mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng. Selain itu, Jaksa Agung menandatangani prasasti, disaksikan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalteng Hamdani, dan Kepala Kejati Kalteng Adi Sutanto, SH, MH beserta Ny. Endang Darwati Adi Sutanto.

Prasasti berisi pesan Jaksa Agung RI yang berbunyi, “Kita Berada di Tempat ini untuk Mengukir Lembar-lembar Sejarah, Lembar yang Indah dan Membanggakan Nusantara”.

(Baca Juga : Hari Lahir Pancasila dan Momen Pemersatu Bangsa)

Di samping penandatangan prasasti, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan tujuh unit kendaraan operasional kepada Kejati Kalteng, serta penyerahan mikroskop dari Ketua Umum IAD Ny. Ros Ellyana Prasetyo kepada SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, dan SMPN 6 Palangka Raya.

Sementara itu, terkait dengan permasalahan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng yang hingga kini belum selesai, Jaksa Agung menegaskan siap membantu Pemprov Kalteng untuk menyelesaikan hal tersebut. “Saya akan komunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait RTRWP Kalteng,” katanya.

Menurut Jaksa Agung, dengan porsi 18 persen non kawasan hutan yang saat ini dapat diatur oleh Pemprov Kalteng, maka dinilai perlu untuk meningkatkan kewenangan daerah dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat. Sebagaimana disampaikan Gubernur Kalteng pada kesempatan bertemu Jaksa Agung tersebut, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur porsi 18 persen non kawasan hutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah saat ini.

Selanjutnya, terkait dengan hasil sumber daya alam yang dimiliki daerah, termasuk Kalteng, Kejaksaan melakukan pengawalan terhadap proses administrasi perizinan dan regulasi serta membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kepala Daerah